Berita Terkait

• PEMKAB KUBAR MENGGELAR SOSIALISASI SIMDA TERINTEGRASI1
• KEPALA BKAD WAKILI BUPATI HADIRIN PERAYAAN NATAL GKE IMANUEL BARONG TONGKOK 5
• BKAD GELAR BIMTEK SISKEUDES 2.0.2 0
• PENJELASAN PROSEDUR LELANG KENDARAAN DINAS RODA EMPAT6
• BKAD KUBAR IKUTI BIMTEK SIMDA TERINTERGRASI5
• TURNAMEN BANKALTIMTARA SUKSES DIGELAR0
• POLRES DAN KODIM SIAP AMANKAN PILKADA 2020 MENDATANG4
• PEMKAB KUBAR HIBAHKAN DANA UNTUK PILKADA 2020 MENDATANG0
• RAPAT FINAL PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 20201
• KUBAR DAPAT BANTUAN PROVINSI RP.103,1 MILYAR0

Berita Populer

• RKBMD HARUS DISUSUN SESUAI KEBUTUHAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
• REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LAKSANAKAN
• PENJELASAN PROSEDUR LELANG KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
• RAPAT FINAL PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020
• Petrus Promosi ke Dinas Pertanian, Jabatan Sekretaris BKAD Berganti
• BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELENGGARAKAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPA
• Anyaman Rotan Kutai Barat Siap Ukir Prestasi Nasional
• BKAD GELAR REKON BMD DAN BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I TA 2019
• Felanans Gevrido Yosef Mustari : Good Writer is Good Reader
• BKAD Gelar Rekonsiliasi Sisa Dana Desa

SAMARINDA– (13/12) Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertenu Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim yang digelar di gedung utama Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda.

Dalam kegiatan ini hadir Asisten Administrasi Umum Setprov, Anggota DPRD Kaltim, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Sekreatris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Wakil Bupati Kutai Barat H.Edyanto Arkan dalam kesempatan terpisah mengungkapkan “dari hasil laporan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan berupaya melakukan evaluasi agar pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik dan menyentuh langsung masyarakat, kita sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan BPK dan segera menindaklanjuti LHP tersebut,saya pun menghimbau dalam pelaksanaan penyelenggaran program kerja maka seluruh Perangkat Daerah baik unsur Pimpinan maupun Staf agar dapat bekerja secara profesional, handal dan tulus berkarya sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepaat sasaran”,ungkapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nandemar mengatakan “pihaknya terus berupaya mengawal pembangunan di Benua Etam, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang tepat sasaran oleh Pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, harapan saya pemerintah dapat segera menindaklanjuti hasil laporan yang telah disampaikan, terlebih laporan ini juga akan mempengaruhi daerah untuk meraih opini WTP”,katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Riduai mewakili DPRD se-Kaltim dalam sambutannya menyebutkan “perkenankan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Ketua DPRD Kutai Barat menyampaikan rasa bangga karena sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama DPRD boleh berkarya, bekerja dengan cerdas dan ikhlas demi terwujudnya pembangunan yang adil,mandiri dan sejahtera, yang mana Kubar sendiri empat kali berturut-turut mampu memperoleh penilaian atau opini dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya bahwa laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik-baiknya,pencapaian tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh upaya mewujudkan sinergitas , komunikasi yang baik serta harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Barat. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sehingga terjadi kesepakatan yang tepat waktu terkait penganggaran mulai dari perencanaan ,pelaksanaan hingga pelaporan”,sebutnya.

Berikutnya Ia menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun 2019, kami akan mempelajari serta mencermati secara seksama dan penuh tanggung jawab, diharapkan tindaklanjut ini mampu memberikan manfaat untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah yang dimana tujuan akhir dari hal ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada bidang kesehatan.”kami berharap nantinya bisa memberikan pencermatan yang lebih baik karena sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan menjadi salah satu misi pembangunan pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak peningkatan yang signifikan bagi kesehatan masyarakat Kutai Barat, terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas kerjasama dan sinergitas yang telah berlangsung selama ini bersama dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kiranya kerjasama ini dapat terus meningkat dimasa-masa mendatang”,jelasnya. (HMS11)