Berita Terkait

• KUBAR DAPAT BANTUAN PROVINSI RP.103,1 MILYAR0
• BKAD GELAR REKON BMD DAN BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I TA 2019 2
• PKK KUBAR SUPPORT TIM PEMADAMAN KARHUTLA0
• KONTINGEN PERSANI KUBAR UKIR PRESTASI MENJADI JUARA UMUM KEDUA DI KEJURPROV TAHUN 20190
• BKAD GELAR BIMTEK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN0
• BKAD GELAR BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN SIMDA VERSI 2.7.13 0
• KEMENTERIAN PUPR HIBAH INSTALASI JARINGAN AIR MINUM KE PEMKAB KUBAR0
• PLN KAMPUNG BENTAS, MUARA KELAWIT DAN KELIAN DALAM RESMI BEROPERASI0
• BIMTEK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH0
• BIRU LANGITKU, HIJAU BUMIKU0

Berita Populer

• RKBMD HARUS DISUSUN SESUAI KEBUTUHAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
• REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LAKSANAKAN
• PENJELASAN PROSEDUR LELANG KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
• RAPAT FINAL PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020
• Petrus Promosi ke Dinas Pertanian, Jabatan Sekretaris BKAD Berganti
• BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELENGGARAKAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPA
• Anyaman Rotan Kutai Barat Siap Ukir Prestasi Nasional
• BKAD GELAR REKON BMD DAN BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I TA 2019
• Felanans Gevrido Yosef Mustari : Good Writer is Good Reader
• BKAD Gelar Rekonsiliasi Sisa Dana Desa

SENDAWAR– (10/10) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Aset dan Kekayaan Daerah menggelar Rapat Final Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 di ruang Rapat BP3D. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dihadiri oleh Inspektur Inspektorat, Sekretaris BKAD, perwakilan PT.Indo Mukti Nusantara selaku Narasumber. para Kabid, Kasubid dan Staf terkait dari masing-masing OPD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Yacob Tullur dalam sambutannya mengatakan “semoga dengan terlaksananya kegiatan ini akan diperoleh standar harga dengan memperhatikan berbagai aspek guna mendukung pekerjaan dan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020 mendatang”,katanya.

Selanjutnya Tullur menghimbau kepada seluruh Peserta Rapat ini yang merupakan dari masing-masing Perangkat Daerah agar kiranya dapat menyimak dengan seksama setiap pemaparan hasil kajian dari Narasumber sehingga nantinya diperoleh sepakat dan menyetujui hasil tersebut dan siap menjalankannya. “perlu saya ingatkan kedepannya Pemerintah menargetkan untuk memperoleh Opini WTP kelima kalinya, tentunya hal tersebut bisa dicapai jika seluruh Perangkat Daerah bersama-sama bahu membahu mendukung hal tersebut. Bijaklah dalam penggunaan anggaran,lakukan dengan mengutamakan prioritas kebutuhan yang urgen serta yang tak kalah penting mengacu pada HSBJ dan ketentuan perundangan yang telah ditetapkan. Saya tidak pernah jemu untuk mengingatkan laksanakan program kerja dengan melihat kebutuhan publik bukan pada muatan kepentingan. Kiranya kesadaran dan kepedulian kita dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap langkah gerak penyelenggaraan pemerintahan”imbuhnya

Ia jug berpesan kepada Narasumber dalam hal ini PT. Indo Mukti Nusantara selaku Narasumber dan BKAD selaku pelaksana teknis, terus jalin sinergitas yang baik. “tentunya proses ini harus terus dikawal sehingga segala keputusan yang menyangkut urusan anggaran masing-masing OPD dapat lebih terarah dan jelas dalam penggunaannya”, pesannya.

Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Rion ditemui usai kegiatan mengungkapkan “seperti kita ketahui bersama, agenda hari ini sesuai tahapannya, dimana merupakan puncak dari awal penyusunan draft yang lalu dan tadinya juga dibahas hasilnya, semoga sesuai harapan kita bersama dokumen tersebut nantinya dicetak dan menjadi pedoman di 2020 mendatang, terima kasih seluruh pihak yang sudah mensukseskan agenda ini”, ungkapnya.

Dalam mensukseskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan tentu saja harus didukung oleh dari berbagai aspek salah satunya ialah dengan efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran. Oleh karenanya demi mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan penyusunan standarisasi barang dan jasa. Standarisasi ini dilakukan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (DPA) seperti yang tertuang dalam amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.(HMS11)