Berita Terkait

• BKAD Gelar Rekonsiliasi Sisa Dana Desa 0
• BKAD Gelar Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Barang Persediaan Semester I Tahun Anggaran 2020.0
• BKAD GELAR REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SKPD0
• KUBAR RAIH WTP UNTUK KELIMA KALINYA0
• FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENERAPAN APLIKASI SIMDA INTEGRATED2
• RAPAT KERJA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR0
• BUPATI SERAHKAN KENDARAAN OPERASIONAL KEPADA DISHUB DAN PUPR0
• WABUP DAN KETUA DPRD TERIMA IPHS I DAN LHP 2019 DARI BPK0
• PEMKAB KUBAR MENGGELAR SOSIALISASI SIMDA TERINTEGRASI1
• KEPALA BKAD WAKILI BUPATI HADIRIN PERAYAAN NATAL GKE IMANUEL BARONG TONGKOK 5

Berita Populer

• RKBMD HARUS DISUSUN SESUAI KEBUTUHAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
• REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LAKSANAKAN
• PENJELASAN PROSEDUR LELANG KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
• RAPAT FINAL PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020
• Petrus Promosi ke Dinas Pertanian, Jabatan Sekretaris BKAD Berganti
• BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELENGGARAKAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPA
• Anyaman Rotan Kutai Barat Siap Ukir Prestasi Nasional
• BKAD GELAR REKON BMD DAN BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I TA 2019
• Felanans Gevrido Yosef Mustari : Good Writer is Good Reader
• BKAD Gelar Rekonsiliasi Sisa Dana Desa

SAMARINDA- Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Anggaran melakasanakan Pelatihan (Traning) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beberapa waktu lalu bertempat di Ballroom Hotel Mercure.

Pelaksanaan Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini didasarkan pada pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kedua Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera dan kelima Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 900/2284/BKAD-TU.P/VII/2020 tanggal 8 Juli2020 perihal Permohonan Narasumber.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam sambutannya pada acara pembukaan mengatakan “tujuan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Perangkat Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)”, katanya.

Selanjutnya Ia mengungkapkan “ruang lingkup kegiatan Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meliputi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) serta Badan Keuangan dan Aset  Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat”,ungkapnya.

Kemudian Ia berharapa “kiranya melalui kegiatan ini para peserta secara umum mampu memahami konsep dan praktik Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah nantinya”, harapnya.

Dalam kegiatan yang narasumber berasal dari Tim PUSDATIN Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini, turut hadir Pj Sekda Kubar, Plt Kepala BP3D, Kabid/Kasubid/Kasubag dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.