BKAD GELAR BIMTEK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

By Harkenius Bias, S.T 26 Sep 2019, 12:58:23 WIB Kutai Barat

Berita Terkait

Berita Populer

BKAD GELAR BIMTEK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Keterangan Gambar : Foto Bupati Saat Menyampaikan Sambutan Di Hadapan Peserta Bimtek


SENDAWARBadan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Akuntansi bekerjasama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Keuangan. Kegiatan tersebut bertempat diruang rapat BP3D dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat yang dihadiri oleh para Kepala OPD, Kepala Bagian dan diikuti oleh 112 Pejabta Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD.

Bupati Kutai Barat FX Yapan Tumenggung Singa Praja dalam sambutnnya mengatakan “para Kepala OPD harus lebih proaktif mengetahui sejauh mana program OPD berjalan mulai dari memonitor dan mengontrol seluruh kinerja mulai dari serapan fisik dan keuangan. Terlebih mengingat saat ini sudah semester II”, katanya.

Selanjutnya Ia menegaskan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri serta tingkatkan koordinasi dan sinergitas. “mari displin waktu, jujur dan tertib aministrasi laporan keuangan serta jangan malas, mari bukan hanya sekedar berkerja tetapi untuk Kabupaten Kutai Barat dengan memberikan kinerja yang semakin lebih baik dari waktu ke waktu, saya ingin seluruh kerjasama dan kerja keras kita sekalian dalam mempertahankan Opini WTP yang kelima nantinya, terima kasih seluruh pihak yang sudah mendukung penyelenggaran pemerintahan”, tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sahadi ditemui usai acara pembukaan mengungkapkan “kegiatan hari ini merupakan tahapan penyesuaian dari SIMDA versi 2.1 menjadi 2.7 sebab nantinya khusus laporan keuangan akan berbasis akrual, sejauh ini memang tidak ada kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan akan tetapi ada beberapa penyesuaian regulasinya terkait SIMDA keuangan, jadi setelah Bimtek ini diharapkan masing-masing OPD semakin memahami sehingga tidak ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan, kedepannya pada 2020 audit pendahuluan akan lebih awal maka OPD harus menyusun laporan tepat waktu, sekali lagi terima kasih peran serta seluruh pihak untuk hal tersebut”, ungkapnya.

Ketua Panitia Amon dalam laporannya menyampaikan kegiatan hari ini didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. “kiranya kegiatan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berjalan dengan lancar”,tutupnya.(HMS11)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment